Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kerjanya dipertanyakan oleh Ketua Majelis ProDEM Iwan Sumule. "Model begini mau jadi presiden. Ancur!" tulis Iwan Sumule. Berikut berita selengkapnya!
"Apa sebenarnya yang dilakukan Gubernur @ganjarpranowo selama 2 periode menjabat, kenapa PDRB Provinsi Jawa Tengah bisa terendah dan miskin?" demikian tulis Iwan Sumule di Twitter @KetumProDEMnew pada Kamis (5/5/2022).
Dalam tweet Iwan Sumule, ia turut melampirkan screenshot data berjudul "Garis Kemiskinan Tertinggi di Pulau Jawa" dan Garis Kemiskinan per Kapita di Provinsi Pulau Jawa (September 2021).
Dalam data yang bersumber dari badan Pusat Statistik (BPS), 17 Januari 2022 itu Jawa Tengah ada di posisi terendah dari 6 provinsi yakni DKI Jakarta, Banten, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah.
Tertulis, pendapatan Jawa Tengah 423.264 rupiah/kapita/bulan.
"Data BPS Tgl 17 Januari 2022, Provinsi Jawa Tengah Pendapatan/Kapita/Bulan terendah di Pulau Jawa," tulis Iwan Sumule.
"Apa sebenarnya yang dilakukan Gubernur @ganjarpranowo selama 2 periode menjabat, kenapa PDRB Provinsi Jawa Tengah bisa terendah dan miskin?" lanjut Bos Sumule ini.
"Model begini mau jadi presiden. Ancur!" pungkas Iwan Sumule.
Sementara itu, mengutip pemberitaan
Liputan6.compada 4 April 2022, Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo menanggapi pemberitaan yang menyatakan Jawa Tengah sebagai provinsi termiskin. Orang nomor satu di Jateng itu tidak membenarkan berita tersebut. Namun, ia menyetujui PDRB Jateng yang rendah.
Hal itu disampaikan Ganjar Pranowo saat memberi sambutan dalam pelantikan jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Jateng di Gedung Grahadhika Bhakti Praja, Senin (4/4/2022).
Menanggapi kabar Jateng jadi provinsi termiskin, Ganjar sempat meminta pihak terkait untuk segera mengecek kebenaran hal tersebut. "Jawa Tengah provinsi paling miskin, aku juga bingung. Semua aku tanyakan, ayo semua cek datanya. Akhirnya yang menjelaskan BPS sendiri," kata Ganjar.
Mantan anggota DPR RI itu pun mengakui bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Jateng masih rendah. Namun, lanjut Ganjar, itu bukan acuan jadi kemiskinan. "Tidak begitu. Bahwa untuk pendapatan dari PDRB memang rendah tapi apakah itu otomatis miskin, tidak," ujar Ganjar.
Sebelumnya, Kepala Badan Pusat Statistik Jateng Adhi Wiriana menganggap kabar tersebut adalah narasi menyesatkan. Menurutnya, penghitungan kemiskinan tidak didasarkan atas tingkat PDRB per kapita. "Terkait pemberitaan hari ini, yang menyatakan PDRB per kapita (sebagai acuan) Jateng menjadi daerah termiskin merupakan berita hoaks, kalau menurut saya," ujar Adhi saat ditemui di Kantor BPS Jateng, Rabu (30/3/2022).
Adhi mengatakan, bahwa benar PDRB per kapita atau pendapatan rata-rata penduduk Jateng tahun 2021 adalah 38,67 juta per tahun. Namun demikian, jika dirata-rata, jumlah tersebut melebihi dari upah minimum yang telah ditentukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng.
Ia menyebut, tingkat pendapatan suatu daerah tidak linear dengan tingkat kemiskinan. Hal itu karena, PDRB disebut juga sebagai pendekatan kesejahteraan semu.
Sumber foto: Twitter/ganjarpranowo
